Standar Pelayanan Hukum

SOP dan Tata Cara Layanan di Kepaniteraan Hukum meliputi Pendaftaran Surat Kuasa, Permohonan Informasi, Pengaduan, Dan Layanan Hukum Lainnya

  • PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

     

    Berikut ini Adalah Prosedur Permohonan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

     

    1.      Prosedur Pelayanan Informasi Di Pengadilan Terdiri Dari:

    a.      Prosedur Biasa; dan

    b.      Prosedur Khusus.

     

    2.      Prosedur Biasa Digunakan Dalam Hal :

    a.      Permohonan Disampaikan Secara Tidak Langsung, Baik Melalui Surat atau Media Elektronik;

    b.      Informasi yang Diminta Bervolume Besar;

    c.      Informasi yang Diminta Belum Tersedia; atau

    d.      Informasi yang Diminta Adalah Informasi yang Tidak Secara Tegas Termasuk Dalam Kategori Informasi yang Harus Diumumkan atau Informasi yang Harus Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses Publik atau Informasi yang Secara Tegas Dinyatakan Sebagai Informasi yang Rahasia Sehingga Harus Mendapat Izin dan Diputuskan Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

     

    3.      Prosedur Khusus Digunakan Dalam Hal Permohonan Diajukan Secara Langsung dan Informasi yang Diminta :

    a.      Termasuk Dalam Kategori yang Wajib Diumumkan;

    b.      Termasuk Dalam Kategori Informasi yang Dapat Diakses Publik dan Sudah Tercatat Dalam Daftar Informasi Publik dan Sudah Tersedia (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau Pengadilan lain);

    c.      Tidak Bervolume Besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

    d.      Perkiraan Jumlah Biaya Penggandaan dan Waktu yang Dibutuhkan Untuk Penggandaan Dapat Dilakukan Dengan Mudah.

     

    4.      Alasan Permohonan Informasi yang Dibuat Pemohon Tidak Dapat Dijadikan Alasan Untuk Menolak Pemberian Informasi.

    5.      Petugas Informasi Wajib Membantu Pemohon Informasi Dalam Mengajukan Permohonan.

    6.      Khusus Informasi Untuk Mendapatkan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Baru Dapat Diminta Setelah Putusan Tersebut Diterima Oleh Para Pihak yang Berperkara atau Setelah 1 (Satu) Bulan Sejak Putusan Tersebut Dikirimkan Oleh Mahkamah Agung Ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

  • PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN

    DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

     

    A.   Sumber Pengaduan

    1.      Dari Masyarakat:

    a.      Para Pencari Keadilan;

    b.      Pengacara;

    c.      Lembaga Bantuan Hukum;

    d.      Dewan Perwakilan Rakyat;

    e.      Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;

    f.        Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

    g.      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

    h.      Komisi Hukum Nasional;

    i.        Komisi Ombudsman Nasional;

    j.        Komisi Yudisial (KY);

    k.      Dan Lain-Lain.

    2.      Pengaduan Dari Internal Lembaga Pengadilan.

    Pengaduan ini Ditujukan Terhadap Aparat Lembaga Peradilan yang Diajukan Oleh Lembaga Peradilan Sendiri (Termasuk Keluarganya).

    3.      Laporan Kedinasan

    Laporan Kedinasan ini Merupakan Laporan Resmi Dari Pimpinan Lembaga Peradilan Mengenai Aparat Pengadilan yang Dipimpinnya.

    4.      Informasi Dari :

             Instansi Lain;

             Media Massa;

             Isu yang Berkembang

     

    B.   Pengaduan Ditujukan Kepada Lembaga Peradilan

    C.   Proses Penanganan Pengaduan

    1.      Pencatatan;

    2.      Penelaahan;

    3.      Penyaluran;

    4.      Pembentukan Tim Pemeriksa;

    5.      Survey Pendahuluan;

    6.      Menyusun Rencana Pemeriksaan;

    7.      Pelaksanaan Pemeriksaan.

     

    D.   Materi Pengaduan

    Materi Pengaduan Meliputi Hal-Hal Sebagai Berikut :

    1.      Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim;

    2.      Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan;

    3.      Pelanggaran Sumpah Jabatan;

    4.      Pelanggaran Terhadap Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Peraturan Disiplin Militer;

    5.      Perbuatan Tercela yaitu Berupa Perbuatan Amoral, Asusila atau Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Selayaknya Dilakukan Oleh Seorang Aparat Lembaga Peradilan, Maupun Selaku Anggota Masyarakat;

    6.      Pelanggaran Hukum Acara, Baik yang Dilakukan Dengan Sengaja Maupun Karena Kelalaian dan Ketidakpahaman;

    7.      Mal Administrasi, yaitu Terjadinya Kesalahan, Kekeliruan atau Kelalaian yang Bersifat Administratif;

    8.      Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan yang Dapat Merugikan Pihak-pihak yang Berkepentingan Serta Masyarakat Secara Umum.

     

    E.    Hak-Hak Pelapor, Terlapor dan Institusi Pemeriksa

    Hak Pelapor

    1.      Mendapatkan Perlindungan Kerahasian Identitas;

    2.  Mendapatkan Kesempatan Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun;

    3. Mendapatkan Informasi Mengenai Tahapan Laporan Pengaduan yang Didaftarkan;

    4.  Mendapatkan Perlakuan yang Sama dan Setara Dengan Terlapor Dalam Pemeriksaan.

     

    Hak Terlapor

    1.   Membuktikan Bahwa ia Tidak Bersalah Dengan Mengajukan Saksi dan Alat Bukti Lain;

    2.      Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dirinya.

     

    Hak Institusi Pemeriksa

    1.      Merahasiakan Kesimpulan dan Hasil Rekomendasi laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pihak Terlapor, Pelapor dan Pihak-Pihak Lain Selain Kepada Pejabat yang Berwenang Mengambil Keputusan;

    2.      Menentukan jangka Waktu yang Memadai Untuk Menangani Suatu Pengaduan Berdasarkan Tingkat Kesulitan Penanganan Dalam Hal Jangka Waktu yang Ditetapkan Dalam Pedoman ini Terlampaui.

     

    F.    Tahap Pemeriksaan Atas Pengaduan

    Pelaksanaan Pemeriksaan Dilaksanakan Dengan Urutan Sebagai Berikut :

    1.      Memeriksa Pengaduan, Meliputi :

    a.      Identitas Pengadu;

    b.      Relepansi Kepentingan Pengadu;

    c.      Penjelasan Lengkap Tentang Hal yang Diadukannya;

    d.      Bukti-Bukti yang Dimiliki Pengadu.

    2.      Memeriksa Pihak-Pihak yang Terkait. Pihak Lain yang Dapat Diajukan Oleh Pengadu Untuk Menguatkan Dalil-Dalilnya, Maupun Atas Inisiatif Tim memeriksa Untuk Kepentingan Melakukan Klarifikasi maupun Konfirmasi mengenai Pengaduan Tersebut.

    3.      Memeriksa Pihak yang Diadukan, Meliputi :

    4.      Memeriksa Pihak Lain yang Diajukan Oleh Pihak yang Diadukan, yaitu Pihak yang Dapat Menguatkan Dalil-Dalilnya.

    5.      Memeriksa Surat-Surat dan Dokumen Dengan Teliti dan Seksama, Dibuat Foto Kopinya dan Dilegalisir.

    6.      Mengkronfotir Antara Pengadu Dengan Pihak yang Diadukan, atau Pihak Lainnya (apabila diperlukan).

    7.      Melakukan Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan).

     

  • LANGKAH-LANGKAH PERMOHONAN INFORMASI

    (PROSEDUR BIASA)

     

    1. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Informasi yang Disediakan Pengadilan dan Memberikan Salinannya Kepada Pemohon (Format Formulir Model A Dalam Lampiran III).

    Formulir dapat diunduh atau diisi melalui Form yang tersedia di Menu Desk PTSP – Desk Meja Informasi

    2. Petugas Informasi Mengisi Register Permohonan (Format Register Permohonan Dalam Lampiran IV);

    3. Petugas Informasi Langsung Meneruskan Permohonan Kepada Penanggungjawab Informasi Di Unit/Satuan Kerja Terkait, Apabila Informasi yang Diminta Tidak Termasuk Informasi yang Aksesnya Membutuhkan Izin Dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

    4.   Petugas Informasi Langsung Meneruskan Formulir Permohonan Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Apabila Informasi yang Diminta Termasuk Informasi yang Aksesnya Membutuhkan Izin Dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Guna Dilakukan Uji Konsekuensi;

    5.     Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Melakukan Uji Konsekuensi Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Permohonan yang Disampaikan;

    6.   Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Hari Kerja Sejak Menerima Permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis Kepada Petugas Informasi, Dalam Hal Permohonan Ditolak (Untuk Menolak Permohonan : Format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Lampiran V);

    7.  Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Hari Kerja Sejak Menerima Permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Meminta Penanggungjawab Informasi Di Unit/Satuan Kerja Terkait Untuk Mencari dan Memperkirakan Biaya Penggandaan dan Waktu yang Diperlukan Untuk Menggandakan Informasi yang Diminta dan Menuliskannya Dalam Pemberitahuan Tertulis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Model B Dalam Waktu Selama-lamanya 3 (Tiga) Hari Kerja Serta Menyerahkannya Kembali Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Untuk Ditandatangani, Dalam Hal Permohonan Diterima (Untuk Memberikan Izin : Format Pemberitahuan Tertulis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Lampiran VI);

    8.  Petugas Informasi Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis Sebagaimana Dimaksud Butir 6 atau Butir 7 Kepada Pemohon Informasi Selambat-lambatnya Dalam Waktu 1 (Satu) Hari Kerja Sejak Pemberitahuan Diterima;

    9.  Petugas Informasi Memberikan Kesempatan Bagi Pemohon Apabila Ingin Melihat Terlebih Dahulu Informasi yang Diminta, Sebelum Memutuskan Untuk Menggandakan atau Tidak Informasi Tersebut;

    10. Dalam Hal Pemohon Memutuskan Untuk Memperoleh Fotokopi Informasi Tersebut, Pemohon Membayar Biaya Perolehan Informasi Kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi Memberikan Tanda Terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi Dalam Lampiran VII);

    11. Dalam Hal Informasi yang Diminta Tersedia Dalam Dokumen Elektronik (Soft Copy), Petugas Informasi Pada Hari yang Sama Mengirimkan Informasi Tersebut Ke Email Pemohon atau Menyimpan Informasi Tersebut Ke Alat Penyimpanan Dokumen Elektronik yang Disediakan Oleh Pemohon Tanpa Memungut Biaya;

    12. Petugas Informasi Menggandakan (Foto Copy) Informasi yang Diminta dan Memberikan Informasi Tersebut Kepada Pemohon Sesuai Dengan Waktu yang Termuat Dalam Pemberitahuan Tertulis atau Selambat-lambatnya Dalam Jangka Waktu 2 (dua) Hari Kerja Sejak Pemohon Membayar Biaya Perolehan Informasi;

    13.  Pengadilan Dapat Memperpanjang Waktu Sebagaimana Dimaksud Butir 12 Selama 1 (Satu) Hari Kerja Apabila Diperlukan Proses Pengaburan Informasi dan Selama 3 (Tiga) Hari Kerja Jika Informasi yang Diminta Bervolume Besar;

    14. Untuk Pengadilan Di Wilayah Tertentu yang Memiliki Keterbatasan Untuk Mengakses Sarana Foto Copy, Jangka Waktu Sebagaimana Dimaksud Dalam Butir Dapat Diperpanjang Selama Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja;

    15. Setelah Memberikan Foto Copy Informasi, Petugas Informasi Meminta Pemohon Menandatangani Kolom Penerimaan Informasi Dalam Register Permohonan.

     

  • PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

    (PROSEDUR KHUSUS)

     

    1. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan yang Disediakan Pengadilan (Format Formulir Permohonan Model B Dalam Lampiran VIII).

    Formulir dapat diunduh atau diisi melalui Form yang tersedia di Menu Desk PTSP --> Desk Meja Informasi

    1. Petugas Informasi Mengisi Register Permohonan (Format Register Permohonan Dalam Lampiran IV);
    2. Petugas Informasi Dibantu Penanggungjawab Informasi Di Unit/Satuan Kerja Terkait Mencari Informasi yang Diminta Oleh Pemohon dan Memperkirakan Biaya Perolehan Informasi dan Waktu yang Dibutuhkan Untuk Penggandaannya;
    3. Apabila informasi yang Diminta Telah Tersedia dan Tidak Memerlukan Izin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi Menuliskan Keterangan Mengenai Perkiraan Biaya Perolehan Informasi dan Waktu yang Dibutuhkan Untuk Penggandaannya Dalam Formulir Permohonan yang Telah Diisi Pemohon (Format Formulir Pemohonan Model B Dalam Lampiran VIII);
    4. Proses Untuk Pembayaran, Penyalinan dan Penyerahan Salinan Informasi Kepada Pemohon Dalam Prosedur Khusus, Sama Dengan yang Diatur Untuk Prosedur Biasa Dalam Butir 10 Sampai Dengan Butir 15;
    5. Petugas Informasi Memberikan Kesempatan Bagi Pemohon Apabila Ingin Melihat Terlebih Dahulu Informasi yang Diminta, Sebelum Memutuskan Untuk Menggandakan atau Tidak Informasi Tersebut.

     

  •  

  •  

  • Silahkan Klik Link di bawah ini

    https://siwas.mahkamahagung.go.id/